Kepastian status lahan milik badan usaha milik negara kembali menjadi sorotan nasional setelah Danantara Indonesia bersama Badan Pengelola BUMN menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan RUU Reforma Agraria. Fokus isu ini relevan bagi daerah penghasil sumber daya, termasuk kawasan di Kalimantan Timur seperti Tanjung Redeb, di mana kejelasan batas lahan operasional sangat memengaruhi investasi dan tata ruang.
Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menekankan bahwa regulasi baru dinilai krusial untuk menuntaskan ketidakjelasan hukum yang selama ini menggerogoti nilai aset perusahaan negara.
Tiga persoalan utama yang menekan aset BUMN
Menurut Dony, setidaknya ada tiga masalah berulang yang menghambat optimalisasi aset BUMN di berbagai wilayah. Pertama, pencatatan ganda aset yang membingungkan status kepemilikan di neraca. Kedua, okupasi fisik lahan oleh pihak yang tidak berhak. Ketiga, tumpang tindih antara aset BUMN dan kawasan kehutanan.
Ketiga persoalan itu kerap memicu sengketa kepemilikan serta penguasaan ilegal. Akibatnya, perusahaan negara kesulitan menata batas wilayah operasional, sementara nilai aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan justru terhambat ketidakpastian hukum.
Percepatan pengesahan di Baleg DPR
Danantara dan BP BUMN mendorong agar pembahasan RUU Reforma Agraria di Baleg DPR RI dipercepat hingga tahap pengesahan. Payung hukum pertanahan yang terpadu diharapkan memberi kejelasan tuntas atas status aset negara yang dikelola BUMN.
“Kami tentu mendukung terbentuknya undang-undang ini untuk menyelesaikan tiga persoalan utama yang kerap terjadi di BUMN,” ujar Dony dalam forum tersebut. Ia menambahkan harapan agar regulasi mampu memberikan kepastian hukum yang final, bukan sekadar penataan administratif sementara.
Catatan soal pelepasan lahan BUMN
Meski mendukung semangat reforma agraria, Danantara memberi catatan penting terkait mekanisme pelepasan atau redistribusi tanah yang berasal dari aset BUMN. Proses itu, kata Dony, wajib memperhatikan pencatatan aset dalam neraca keuangan perusahaan.
Prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga tidak boleh diabaikan. Apalagi sejumlah BUMN telah berstatus perusahaan terbuka dengan kepemilikan publik. Redistribusi tanpa kehati-hatian berisiko mengganggu kepercayaan investor dan akuntabilitas laporan keuangan.
- Pencatatan aset di neraca harus tetap akurat dan transparan.
- Proses pelepasan lahan perlu selaras dengan good corporate governance.
- Kepentingan pemegang saham publik pada BUMN terbuka wajib dilindungi.
Dampak kepastian hukum bagi daerah
Bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi operasional BUMN, kepastian hukum lahan berpotensi mengurangi konflik di lapangan dan mempercepat pemanfaatan aset produktif. Di lingkungan pembaca Media Berau, isu serupa sering bersinggungan dengan tata ruang, kehutanan, dan kegiatan usaha strategis di Kalimantan Timur.
Dengan regulasi yang jelas, penataan batas operasional diharapkan lebih rapi, sengketa berkurang, dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian daerah maupun nasional dapat ditingkatkan tanpa dibayangi tumpang tindih status lahan.
Pada akhirnya, dukungan Danantara terhadap RUU Reforma Agraria mencerminkan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang menyeimbangkan redistribusi tanah dengan perlindungan aset negara. Baleg DPR RI menjadi arena penentu apakah kepastian itu dapat diwujudkan secara tuntas.
Sumber: Sindo News.
